Pendidiknesia education news
Inilah beberapa contoh soal test CAT PPK untuk pemilu 2024
1. Tahapan penyelenggara pemilu berdasarkan UU NO.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terdiri dari beberapa tahapan.
A. 5 Tahapan
B. 8 Tahapan
C. 10 Tahapan
d. 11 Tahapan
Jawaban D.
2. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah
A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.
Jawaban A
3. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.
A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan
Jawaban B.
4. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D.18 Bulan
jawaban D.
5. Penetapan Partai Politik sebagai peserta pemilu yang lolos verifikasi oleh KPU diatur di dalam
A. Pasal 178,UU7/2017.
B. Pasal 179, UU7/2017.
C. Pasal 180, UU7/2017.
D. Pasal 181, UU7/2017.
Jawaban B.
6. Penetapan Partai Poltik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 11 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
B. 12 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
C. 13 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
D. 14 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
Jawaban D.
7. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut terdapat di dalam UU No 7 Tahun 2017,Pasal.
A. Pasal 221.
B. Pasal 222.
C. Pasal 223.
D. Pasal 224.
Jawaban A.
8. Syarat Partai Politik menjadi peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di tingkat provinsi sebanyak.
A. 50 persen
B. 75 persen
C. 100 persen
D. 25 %
Jawaban C
9. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama.
A. 5 Hari setelah pemungutan suara.
B. 7 Hari setelah pemungutan suara.
C. 10 Hari setelah pemungutan suara.
D. 14 Hari setelah pemungutan suara.
Jawaban C.
10. laporan Dana Kampanye disampaikan peserta pemilu kepada
A. Bawaslu
B. Kpu
C. BPK
D. Dkpp
Jawaban B.
11. Syarat Minimal usia calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah
A. 17 tahun
B. 21 Tahun
C. 23 Tahun
D. 25 tahun.
Jawaban B.
12. Jumlah anggota Bawaslu RI Sebanyak
A. 3 Orang
B. 5 Orang
C. 7 Orang
D. 9 Orang
Jawaban B.
13. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Jawaban A.
14. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah diatur melalui
A. UU 9 Tahun 2016
B. UU 10 Tahun 2016
C. UU 11 Tahun 2016
D. UU 12 Tahun 2016.
Jawaban D.
15. Hari,Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilu Ditetapkan melalui
A. Keputusan DPR
B. Keputusan Komisi II DPR
C. Keputusan KPU
D. Keputusan KPU dengan DKPP
Jawaban C.
16. Dalam menjalankan kepemimpinan,Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung-jawab kepada
A. Bawaslu Provinsi
B. Bawaslu RI karena yang menetapkan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Bawaslu RI.
C. Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
D. Divisi Yang Dibidangi.
Jawaban C.
17.UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu disahkan pada
A. 10 februari 2017
B. 15 Agustus 2017
C. 7 Juni 2017
D. 9 April 2017
Jawaban B.
18. Dana Kampanye yang dilarang kecuali
A. Pihak Asing
B. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
C. Anggaran Pemerintah
D. Perusahaan Sumbangan
Jawaban D.
19. Penyelesaian proses penyelesaian sengketa pemilu oleh
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. KPU
D. Bawaslu
Jawaban D.
20. Debat Publik,debat terbuka antar calon bupati,walikota dilaksanakan paling banyak berapa kali.
A. 3
B. 5
C. 7
D. 2
Kisi-kisi dan Contoh Soal PPK Pemilu
1. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ….
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban : E
2. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan…
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban : E
3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah…
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban : B
4. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali….
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban : B
5. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ….
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
Jawaban : B
6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah ….
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Jawaban : B
7. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali….
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban : B
8. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh….
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban : E
9. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal…
a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017
Jawaban : B
10. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah ………
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : D
11. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah…..
a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen
Jawaban : E
12. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ….
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya
c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi
Jawaban : E
13. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah….
a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda
Jawaban : D
14. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk…
a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP
Jawaban : C
15. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara…
a. 7 (tujuh) hari
b. 14 (empat belas) hari
c. 21 (dua puluh satu) hari
d. 23 (dua puluh tiga) hari
e. 30 (tiga puluh) hari
Jawaban : B
16. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh….
a. DPR
b. DKPP
c. Mendagri
d. Presiden
e. Pengadilan
Jawaban : D
17. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali …
a. kotak suara dan bilik suara
b. Obeng untuk mencoblos
c. Sampul kertas dan Segel
d. Surat Suara
e. Tinta
Jawaban : B
18. Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu ….
a. 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang
b. 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang
c. 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang
e. 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang
Jawaban : E
19. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ……
a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon
b. Memperoleh suara minimal 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih
c. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon
d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan
e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan
Jawaban : B
20. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat …….. bulan sebelum hari pemungutan suara.
a. 24 (dua puluh empat)
b. 22 (dua puluh dua)
c. 20 (dua puluh)
d. 18 (delapan belas)
e. 12 (dua belas)
Jawaban : C
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang
a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Pengawas Pemilihan Umum
c. Penyelenggara Pemilihan Umum
d. Komisi Pemilihan Umum
Jawaban: C
22. Kelembagaan penyelengara Pemilu kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi…
a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD
c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil
d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP
Jawaban: A
23. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal…
a. Pasal 19
b. Pasal 20
c. Pasal 21
d. Pasal 22
Jawaban: D
24. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu
a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS
Baca juga: Situs siakba.kpu.go.id Dibuka, Ini Cara Buat Akun, Syarat dan Pendaftaran PPK dan PPS Pemilu 2024
Jawaban: B
25. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban: D
26. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak
a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang
Jawaban: C
27. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:
a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb
b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi
Jawaban: A
28. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam :
a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu
Jawaban: D
29. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
Jawaban: B
30. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama
a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
Jawaban: A
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang…
a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Pengawas Pemilihan Umum
c. Penyelenggara Pemilihan Umum
d. Komisi Pemilihan Umum
e. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum
2. Kelembagaan penyelengara Pemilu kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi…
a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD
c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil
d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP
Jawaban: A
3. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal…
a. Pasal 19
b. Pasal 20
c. Pasal 21
d. Pasal 22
Jawaban: D
a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS
5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban: D
6. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak…
a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang
Jawaban: C
a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb
b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi
8. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam :
b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu
Jawaban: D
9. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
Jawaban: B
a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
11. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan…
b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi
c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri
d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi
Jawaban: D
12. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …
a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi
c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden
d. dilakukan seleksi ulang
Jawaban: A
a. diberhentikan dengan tidak hormat
b. melakukan pelanggaran
c. tidak menghadiri pleno
d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP
Jawaban: A
14. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban: D
15. Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022?
a. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia.
b. Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan Pemilu.
c.Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
d.Bersama Bawaslu Menegakkan keadilan Pemilu, Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu.
Jawaban: A
16.Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, kecuali:
b.untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh KPU
c.untuk menjamin terlaksananya pemilu secara demokratis sesuai peraturan perundangundangan
d.Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemilu
Jawaban: C
a.Presiden
b.Mendagri
c.DPR
d.KPU
18. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena…
a. Tidak dapat mmelaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan tanpa alasan yang sah
b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c. berhalangan tetap lainnya
d. melakukan pelanggaran
Jawaban: B
19. Panitai pengawas lapangan (PPL) diangkat dan dipilih oleh:
a. Panwas Kecamatan
b. Panwas Kab/Kota
c. Bawaslu Provinsi
d. Camat dan Lurah
20. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:
b. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
c. memutus dugaan pelanggaran etik
d. menetapkan Daftar Pemilih
Jawaban: C
